Sekretariat dan Fungsi

Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

  1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

 

Tugas Sekretariat Bersama RANHAM

Sekretariat Bersama RANHAM bertugas:

  1. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
  2. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun.
  3. Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

 

Tanggung Jawab Anggota Sekretariat Bersama RANHAM

Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:

  1. Unsur yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
  2. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yxtgterkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
  3. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Aksi HAM di daerah masing-masing.
  4. unsur yang menyelenggarakan urusa.n pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasiond bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.
  5. unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional.

Sumber: Perpres 33/2018