RANHAM

Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan reformasi dan menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk menjalankan kewajiban tersebut, baik di tataran substansi maupun di tataran struktural. Hal ini ditandai dengan perubahan terhadap Konstitusi Indonesia yang di dalamnya memasukkan prinsip hak asasi manusia secara utuh dan komprehensif di dalam Pasal 28.

Penguatan norma HAM juga dilakukan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya dilakukan melalui perumusan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta sejumlah peraturan lain setingkat undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Komitmen Indonesia terhadap HAM juga nampak dari sejumlah proses ratifikasi Konvensi Internasional, seperti ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hanya satu konvensi, yaitu Konvensi Internasional Penghilangan Paksa yang saat ini masih dalam proses perencanaan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dari 9 konvensi inti hak asasi manusia internasional.

Komitmen terhadap hak asasi manusia juga ditegaskan dalam kebijakan di level nasional dengan membentuk kerangka aksi bersama di tataran eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Kerangka aksi ini diwujudkan melalui Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang dibuat sejak tahun 2004 dan saat ini telah memasuki periode ketiga RANHAM 2015 – 2019.

Dengan sejumlah catatan yang seringkali muncul, sebagai sebuah instrumen kebijakan nasional, RANHAM dapat dikatakan satu-satunya dokumen yang sistematis mengarahkan kebijakan HAM di tingkat nasional dan lokal di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat tidak adanya kebijakan HAM yang lebih komprehensif yang mengikat semua jajaran pemerintahan di Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Untuk itu pula, sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM pada dasarnya sangat strategis menjadi acuan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pemerhati hak asasi manusia secara keseluruhan, dalam pengejawantahan nilai hak asasi manusia pada level yang paling praktis di lapangan.

Seiring dengan perkembangan RANHAM sendiri, salah satu hal yang penting adalah proses penyempurnaan mekanisme pemantauan yang ada di dalam RANHAM itu sendiri. Pemantauan RANHAM menjadi pondasi penting bagaimana nilai-nilai HAM yang telah dirumuskan di dalam RANHAM atau Aksi tahunan HAM dapat terlaksana, tidak hanya menjadi dokumen normatif. Untuk itu pula, penguatan mekanisme pemantauan ini merupakan suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan RANHAM itu sendiri.

Pada praktiknya, mekanisme pemantauan dan evaluasi RANHAM terus-menerus disempurnakan sesuai dengan tantangan dan kendala yang dihadapi selama ini sejak RANHAM dibentuk pada tahun 2004. Mekanisme ini termaktub di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang RANHAM sehingga menjadi kesatuan bagaimana RANHAM tersebut harus dapat dijalankan secara praktis. Dari sejumlah RANHAM yang telah ada sebelumnya, setidaknya ada beberapa catatan yang muncul dan menjadi dasar bagaimana mekanisme pemantauan dan pelaporan tersebut disempurnakan, di antaranya adalah: Pertama, kendala di tingkat koordinasi antarlembaga pelaksana dan kurang optimalnya koordinasi tersebut untuk mendorong adanya pelaksanaan RANHAM/Aksi HAM yang efektif. Kedua,  kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013. Kedua permasalahan ini menjadi catatan yang kemudian disempurnakan di dalam Perpres RANHAM 2014 – 2019 (Perpres. 75/2015) dengan mekanisme yang bekerja saat ini.

Sebagai suatu proses yang selalu berkesinambungan, adalah penting untuk lebih jauh menggali informasi terkait dengan pelaksanaan RANHAM saat ini (Aksi HAM 2017) dan menyusun laporan bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi RANHAM telah dijalankan. Hal ini diharapkan akan menjadi salah satu landasan untuk terus memperbaiki RANHAM di masa yang akan datang. Pada tahun 2018, Perpres 75/2018 direvisi dan dirumuskan kembali ke dalam Perpres. 33 tahun 2018 tentang Rencana Aksi HAM yang memuat Aksi HAM 2018 – 2019.