Panduan Pelaporan

Pasal 8 Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menegaskan:

(1) Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi
HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden.

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Aksi HAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (Pasal 9 Perpres 75/2015).

 

PEMANTAUAN 

Pemantauan Aksi HAM adalah proses yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pemantauan RANHAM.

Pemantauan pelaksanaan Aksi HAM merupakan kegiatan pengumpulan informasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala oleh focal point. Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Tahapan pemantauan:

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

– Mengoordinasikan unit kerja penanggung jawab aksi HAM dan memastikan agar aksi HAM dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulanan;

– Menyampaikan hasil pemantauan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah per triwulan.

2) Sekretariat Bersama.

– Melakukan verifikasi klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pertriwulanan melalui sistem pemantauan pada periode: 6-12 April, 6-12 Juli, 6-12 Oktober, dan 6-12 Januari;

– Mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang targetnya tidak tercapai.

– Jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan untuk membandingkan klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan realisasi/kenyataan di lapangan.

Keluaran: Hasil pemantauan dan verifikasi.