Latar Belakang

Latar belakang pembentukan RANHAM dapat dirujuk pada sejarah awal perumusan RANHAM dalam agenda kebijakan HAM nasional. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Indonesia, disebutkan bahwa pembentukan RANHAM didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yaitu:
  1. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia;
  2. Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak-hak Asasi Manusia (Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada Konferensi Dunia kedua mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
  3. Penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan konstitusional bagi negara kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama dan tradisi bangsa serta tanpa membeda-beda suku, ras, agama dan golongan.
  5. Peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
  6. Untuk lebih menjamin upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia dengan Keputusan Presiden.