Fungsi dan Strategi Penerapan RAN HAM

  1. RAN HAM 2003-2008 tidak hanya berperan sebagai potret yang mengangkat realitas persoalan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa, melainkan juga, sebagai kerangka acuan untuk menyelesaikan segenap persoalan itu dalam jangka waktu tertentu.
  2. RAN HAM adalah kerangka acuan yang memuat target-target kuantitatif ataupun kualitatif pemajuan dan perlindungan hak -hak sipil dan politik, hak -hak ekonomi, sosial, politik dan budaya, dan hak pembangunan setiap warga negara. Target-target itu dirumuskan secara spesifik, terukur, dan sistematis sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk mencapainya.
  3. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah dan daerah untuk membangun supremasi hukum dan sekaligus memajukan hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak pembangunan setiap warga
    negara.
  4. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong terwujudnya kohesi sosial masyarakat dengan mendorong terwujudnya keadilan, pemeratan, inklusivitas, keterbukaan, nilai-nilai demokrasi dan tegaknya sistem
    hukum di semua lini kehidupan masyarakat.
  5. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan berbagai program strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, gizi, pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan sistem peradilan dan bidang-bidang lainnya, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, dan
  6. RAN HAM adalah alat bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk mencegah segala kemungkinan timbulnya konflik dan keresahan sosial di masyarakat.
  7. RAN HAM adalah suatu wahana ikhtiar kerja kolektif suatu bangsa untuk mengatasi masalahnya secara bersama, karena ia merupakan pertautan inspirasi semua elemen masyarakat untuk memajukan bangsanya agar sejajar dengan
    bangsa-bangsa lain.
  8. RAN HAM sebagai suatu pendekatan sistematis, komprehensif dan terstruktur diarahkan untuk mengatasi masalah kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) seperti: wanita, anak, kelompok minoritas, penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, penyandang cacat, masyarakat adat, pengungsi, kejahatan terorganisir, dsb.
  9. RAN HAM dapat memfasilitasi dan memobilisasi sumber-sumber setempat, atau sumber-sumber lain yang terdapai di tingkat institusi, kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM termasuk badan-badan PBB, badan-badan multilateral dan bilateral lainnya.
  10. RAN HAM pada hakikatnya merupakan titik temu berbagai kepentingan, kompromi terhadap perbedaan, jauh dari segala bentuk konfrontasi dalam menyelesaikan setiap masalah. Karenanya dalam Panitia Nasional dan Panitia Daerah RAN HAM senantiasa melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk menjalin kerjasama yang lebih konstruktif.

Sumber: Hafid Abbas, Dirjen. Perlindungan HAM 2003