Kabar Sekretariat, Uncategorized

Diskusi publik “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan”

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengikuti diskusi publik dengan tema “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di Hotel Aloft, selasa (31/7).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana komitmen pelaksanaan kewajiban negara dalam memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Untuk memastikan hal tersebut, penting tentunya memastikan integrasi HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari komitmen politik HAM itu sendiri.

Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara tertentu. Selain menjelaskan situasi hak asasi manusia dengan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia, rencana aksi juga menguraikan penentuan skala prioritas yang diarahkan untuk merespon isu-isu hak asasi manusia yang telah teridentifikasi tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan diskusi publik ini adalah untuk Menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RAN HAM; Melihat kembali posisi penting RAN HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari politik HAM; Mencari strategi baru integrasi RAN HAM dalam politik dan proses pembangunan berikutnya; Membaca peluang politik HAM ke depan, yang salah satunya akan terumuskan di dalam kebijakan RANHAM.

Kegiatan yang dibuka oleh Keynote Speech dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Menghadirkan Pembicara dari Akademisi FH Unair/Peneliti Senior ELSAM, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman; Bambang Iriana, Direktur Diseminasi dan Penguatan, Ditjen HAM Kemkumham; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Ditjen Kerja sama Multilateral Kemlu; dan Direktur Lembaga Survey Indonesia-LSI, Kuskridho Ambardi, Ph.D. Dihadiri oleh peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, lembaga-lembaga negara dan pemerintah, perwakilan kedutaan besar, lembaga-lembaga donor, dan media massa cetak serta elektronik.

Mualimin Abdi dalam keynotespeechnya mengatakan “Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi RANHAM yang dapat menjadi acuan sejauh mana komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yang tercermin di dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan, dan sekaligus memberikan motivasi, mengembangkan sinergitas untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM”. Ujarnya.

Selain itu beliau mengungkapkan bahwa “Koordinasi lintas sektor antar instansi lembaga baik pusat maupun daerah (KL dan Pemda) untuk evaluasi karena pemahaman tentang RANHAM masih kurang, serta RANHAM tahun 2020-2024 dalam tahap penyusunan”. Ungkapnya.

Perkembangan RANHAM di Indonesia sudah memasuki fase ke IV sejak Deklarasi Wina pada tahun 1993. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM) tertuang secara jelas dalam konstitusi NKRI dan telah dicakup dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kewajiban Pemerintah, Bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM (Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28A – 28J BAB XA  dan pasal 71 UU 39/1999). Meliputi langkah impelentasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72 UU 39/1999). Komitmen tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang pada saat ini telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 33Tahun 2018.

Penetapan Aksi HAM tersebut lebih mengutamakan isu-isu/program yang belum tercapai/terselesaikan dalam pelaksanaannya. Fokus Aksi HAM Tahun 2018-2019 terkait dengan Anak, Perempuan, Penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat. Aksi HAM Tahun 2018-2019 disusun sebagai lampiran II Peraturan Peraturan Preside No. 33/2018 tentang RANHAM 2015-2019 terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (5 Aksi Provinsi dan 4 Aksi Kabupaten/Kota).

Berangkat dari posisi penting RANHAM dalam proses pembangunan, sebagai aplikasi dari pelaksanaan mandat pemerintah dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, termasuk serangkaian permasalahan yang melingkupi pelaksanaannya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi publik yang diharapkan menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RANHAM, serta menempatkan kembali RANHAM sebagai agenda penting dalam proses pembangunan HAM di Indonesia.(sa)

Sumber: Ditjen. HAM

Kabar Sekretariat, Uncategorized

Finalisasi Aksi HAM 2018-2019 Ditjen HAM adakan Rakor dengan Setber RANHAM.

24 Januari 2018 | Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengadakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Aksi HAM tahun 2017 dan Finalisasi penyiapan Aksi HAM Tahun 2018-2019. Bertempat di Aula ruang rapat Park Line Hotel Rabu,24/1/2018.

Pada acara tersebut, Direktur Jenderal HAM (Dirjen HAM) Mualimin Abdi membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus membuka acara tersebut. Dalam sambutannya Dirjen HAM mengatakan bahwa Menkumham mengapresiasi terhadap upaya tim pelaksana Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM dalam rangka merevisi dan menyempurnakan Perpres 75/2015. Masuknya Kemenlu sebagai salah satu anggota setber Ranham akan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan kinerja Setber RANHAM. Selain itu Aksi HAM 2018-2019 akan seligus dimuat dalam revisi Perpres hingga tidak perlu lagi direpotkan untuk menyusun Aksi HAM setiap tahunnya.

Menurut Dirjen HAM, Menkumham juga mengapresiasi kepada semua kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan dan mengupayakan untuk memenuhi target Aksi HAM 2017 sebagaimana yang telah disepakati. “Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pelaksanaan, merupakan capaian tersendiri yang perlu dihargai”, Tambahnya

Lebih lanjut Ditjen HAM mengatakan bahwa rapor merah yang mengindikasikan belum dapat tercapainya target tertentu tidak perlu ditakutkan, melainkan justru dapat digunakan sebagai pemicu agar diwaktu yang akan datang posisi tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sedangkan bagi yang mendapat rapor hijau seyogyanya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memenuhi HAM masyarakat.

Sebagai ketua Satber RANHAM, Menkumham berharap agar revisi Perpres 75/2015 dapat segera diproses dan di tahun 2018 pelaporan sudah akan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perpres tersebut. Menkumham juga berharap dukungan dari semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditahun-tahun mendatang dapat lebih intensif dan efektif agar dapat terlaksana dengan maksimal.

Agenda Aksi HAM 2018-2019 yang merupakan bagian dari implementasi RANHAM 2015-2019 bukan merupakan rencana aksi kemenkumham semata, melainkan merupakan rencana aksi nasional yang menjadib tanggung jawab kolektif dari sebuah bangsa yang besar.

Selesai dibuka, acara dilanjutkan dengan Diskusi oleh para peserta. Hadir pada acara tersebut Perwakilan dari Kementerian terkait, Bappenas, Pimpinan FNS, dan Anggota pelaksana Setber RANHAM. (Komar, Asep).

Sumber: Kemenkumham

Kabar Daerah, Uncategorized

Sosialisasi RANHAM dan KKP HAM di Kabupaten Mimika

keg-kanwil-papua-3-595x330.png23 August 2018 | Mimika, ham.go.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian Hukum Setda Mimika berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia dengan fokus utama pada RANHAM & KKP HAM bertempat di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (21/8).

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika didampingi Muspida dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM dan Kepala Sub bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 58 Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, Sekda dan Distrik.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM, Suhardiyatno juga bertindak selaku narasumber yang memberikan pengantar mengenai mekanisme penilaian RANHAM dan KKP HAM. Sementara itu, Kepala Sub bid Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM menyampaikan materi terkait Nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan komunikasi masyarakat.

Selain pemaparan materi, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman para peserta sosialisasi RANHAM dan Kriteria KKP HAM khususnya terkait dengan program aksi daerah, para peserta diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab yang berjalan dengan baik dan disambut antusias oleh para peserta.

Sumber: Ditjen. HAM