Kabar Daerah, Kabar Sekretariat, Tentang RANHAM

Jokowi Teken Revisi Perpres Rencana Aksi Nasional HAM

CNN Indonesia | Selasa, 17/04/2018 | Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Perpres yang ditandatangani 10 April ini merupakan hasil revisi peraturan sebelumnya guna memastikan RANHAM berjalan berkesinambungan dengan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.  RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran dan fokus prioritas pemerintah demi menegakkan HAM.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden melalui Perpres ini merevisi susunan Sekretariat Bersama RANHAM dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai anggota.

Sebelumnya, Sekretariat Bersama RANHAM hanya beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Sekretariat Bersama RANHAM dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Aksi HAM dari kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah akan dikoordinasikan bersama Sekretariat RANHAM.

Pasal 6 ayat (1) Perpres ini menyebutkan kementerian dan lembaga wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap satu tahun.

Rencana aksi yang diatur dalam Lampiran I Perpres ini antara lain seperti mengoptimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga lingkup Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Kemaritiman.

Masing-masing menko diatur menjadi penanggung jawab dan ukuran keberhasilannya dilihat dari tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari masing-masing K/L.

Rencana aksi lainnya berupa optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Ukuran keberhasilan aksi ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Aksi HAM di Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Setiap pelaksanaan RANHAM dalam kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pelaksanaan di pemerintah daerah akan dibebankan pada APBD.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 April 2018 itu.

Perpres ini akan berlaku sampai 31 Desember 2019 seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Sumber: CNN Indonesia 

Tentang RANHAM

Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019

ranhamSebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan reformasi dan menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk menjalankan kewajiban tersebut, baik di tataran substansi maupun di tataran struktural. Hal ini ditandai dengan perubahan terhadap Konstitusi Indonesia yang di dalamnya memasukkan prinsip hak asasi manusia secara utuh dan komprehensif di dalam Pasal 28.

Penguatan norma HAM juga dilakukan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya dilakukan melalui perumusan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta sejumlah peraturan lain setingkat undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Komitmen Indonesia terhadap HAM juga nampak dari sejumlah proses ratifikasi Konvensi Internasional, seperti ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hanya satu konvensi, yaitu Konvensi Internasional Penghilangan Paksa yang saat ini masih dalam proses perencanaan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dari 9 konvensi inti hak asasi manusia internasional.

Continue reading “Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019”