Kabar Daerah, Kabar Sekretariat, Tentang RANHAM

Jokowi Teken Revisi Perpres Rencana Aksi Nasional HAM

CNN Indonesia | Selasa, 17/04/2018 | Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Perpres yang ditandatangani 10 April ini merupakan hasil revisi peraturan sebelumnya guna memastikan RANHAM berjalan berkesinambungan dengan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.  RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran dan fokus prioritas pemerintah demi menegakkan HAM.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden melalui Perpres ini merevisi susunan Sekretariat Bersama RANHAM dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai anggota.

Sebelumnya, Sekretariat Bersama RANHAM hanya beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Sekretariat Bersama RANHAM dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Aksi HAM dari kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah akan dikoordinasikan bersama Sekretariat RANHAM.

Pasal 6 ayat (1) Perpres ini menyebutkan kementerian dan lembaga wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap satu tahun.

Rencana aksi yang diatur dalam Lampiran I Perpres ini antara lain seperti mengoptimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga lingkup Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Kemaritiman.

Masing-masing menko diatur menjadi penanggung jawab dan ukuran keberhasilannya dilihat dari tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari masing-masing K/L.

Rencana aksi lainnya berupa optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Ukuran keberhasilan aksi ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Aksi HAM di Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Setiap pelaksanaan RANHAM dalam kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pelaksanaan di pemerintah daerah akan dibebankan pada APBD.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 April 2018 itu.

Perpres ini akan berlaku sampai 31 Desember 2019 seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Sumber: CNN Indonesia 

Kabar Daerah, Uncategorized

Sosialisasi RANHAM dan KKP HAM di Kabupaten Mimika

keg-kanwil-papua-3-595x330.png23 August 2018 | Mimika, ham.go.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian Hukum Setda Mimika berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia dengan fokus utama pada RANHAM & KKP HAM bertempat di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (21/8).

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika didampingi Muspida dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM dan Kepala Sub bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 58 Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, Sekda dan Distrik.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM, Suhardiyatno juga bertindak selaku narasumber yang memberikan pengantar mengenai mekanisme penilaian RANHAM dan KKP HAM. Sementara itu, Kepala Sub bid Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM menyampaikan materi terkait Nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan komunikasi masyarakat.

Selain pemaparan materi, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman para peserta sosialisasi RANHAM dan Kriteria KKP HAM khususnya terkait dengan program aksi daerah, para peserta diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab yang berjalan dengan baik dan disambut antusias oleh para peserta.

Sumber: Ditjen. HAM