Berita

Joko Widodo Tandatangani Perpres Revisi Rencana Aksi HAM 2015-2019

Tirto.id | Oleh: Yulaika Ramadhani – 17 April 2018

Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM

 

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Berdasarkan siaran laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/4/2018), Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Continue reading “Joko Widodo Tandatangani Perpres Revisi Rencana Aksi HAM 2015-2019”

Kabar Daerah, Kabar Sekretariat, Tentang RANHAM

Jokowi Teken Revisi Perpres Rencana Aksi Nasional HAM

CNN Indonesia | Selasa, 17/04/2018 | Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Perpres yang ditandatangani 10 April ini merupakan hasil revisi peraturan sebelumnya guna memastikan RANHAM berjalan berkesinambungan dengan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.  RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran dan fokus prioritas pemerintah demi menegakkan HAM.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden melalui Perpres ini merevisi susunan Sekretariat Bersama RANHAM dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai anggota.

Sebelumnya, Sekretariat Bersama RANHAM hanya beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Sekretariat Bersama RANHAM dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Aksi HAM dari kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah akan dikoordinasikan bersama Sekretariat RANHAM.

Pasal 6 ayat (1) Perpres ini menyebutkan kementerian dan lembaga wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap satu tahun.

Rencana aksi yang diatur dalam Lampiran I Perpres ini antara lain seperti mengoptimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di kementerian dan lembaga lingkup Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Kemaritiman.

Masing-masing menko diatur menjadi penanggung jawab dan ukuran keberhasilannya dilihat dari tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari masing-masing K/L.

Rencana aksi lainnya berupa optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Ukuran keberhasilan aksi ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Aksi HAM di Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dan Papua Barat.

Setiap pelaksanaan RANHAM dalam kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pelaksanaan di pemerintah daerah akan dibebankan pada APBD.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 April 2018 itu.

Perpres ini akan berlaku sampai 31 Desember 2019 seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Sumber: CNN Indonesia 

Kabar Sekretariat, Uncategorized

Diskusi publik “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan”

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM mengikuti diskusi publik dengan tema “RANHAM: Menempatkan Kembali Pentingnya Politik HAM dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di Hotel Aloft, selasa (31/7).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana komitmen pelaksanaan kewajiban negara dalam memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Untuk memastikan hal tersebut, penting tentunya memastikan integrasi HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari komitmen politik HAM itu sendiri.

Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara tertentu. Selain menjelaskan situasi hak asasi manusia dengan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia, rencana aksi juga menguraikan penentuan skala prioritas yang diarahkan untuk merespon isu-isu hak asasi manusia yang telah teridentifikasi tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan diskusi publik ini adalah untuk Menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RAN HAM; Melihat kembali posisi penting RAN HAM dalam proses pembangunan, sebagai manifestasi dari politik HAM; Mencari strategi baru integrasi RAN HAM dalam politik dan proses pembangunan berikutnya; Membaca peluang politik HAM ke depan, yang salah satunya akan terumuskan di dalam kebijakan RANHAM.

Kegiatan yang dibuka oleh Keynote Speech dari Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Menghadirkan Pembicara dari Akademisi FH Unair/Peneliti Senior ELSAM, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman; Bambang Iriana, Direktur Diseminasi dan Penguatan, Ditjen HAM Kemkumham; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Ditjen Kerja sama Multilateral Kemlu; dan Direktur Lembaga Survey Indonesia-LSI, Kuskridho Ambardi, Ph.D. Dihadiri oleh peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, lembaga-lembaga negara dan pemerintah, perwakilan kedutaan besar, lembaga-lembaga donor, dan media massa cetak serta elektronik.

Mualimin Abdi dalam keynotespeechnya mengatakan “Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi RANHAM yang dapat menjadi acuan sejauh mana komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yang tercermin di dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan, dan sekaligus memberikan motivasi, mengembangkan sinergitas untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM”. Ujarnya.

Selain itu beliau mengungkapkan bahwa “Koordinasi lintas sektor antar instansi lembaga baik pusat maupun daerah (KL dan Pemda) untuk evaluasi karena pemahaman tentang RANHAM masih kurang, serta RANHAM tahun 2020-2024 dalam tahap penyusunan”. Ungkapnya.

Perkembangan RANHAM di Indonesia sudah memasuki fase ke IV sejak Deklarasi Wina pada tahun 1993. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM) tertuang secara jelas dalam konstitusi NKRI dan telah dicakup dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kewajiban Pemerintah, Bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM (Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28A – 28J BAB XA  dan pasal 71 UU 39/1999). Meliputi langkah impelentasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72 UU 39/1999). Komitmen tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang pada saat ini telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 33Tahun 2018.

Penetapan Aksi HAM tersebut lebih mengutamakan isu-isu/program yang belum tercapai/terselesaikan dalam pelaksanaannya. Fokus Aksi HAM Tahun 2018-2019 terkait dengan Anak, Perempuan, Penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat. Aksi HAM Tahun 2018-2019 disusun sebagai lampiran II Peraturan Peraturan Preside No. 33/2018 tentang RANHAM 2015-2019 terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (5 Aksi Provinsi dan 4 Aksi Kabupaten/Kota).

Berangkat dari posisi penting RANHAM dalam proses pembangunan, sebagai aplikasi dari pelaksanaan mandat pemerintah dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, termasuk serangkaian permasalahan yang melingkupi pelaksanaannya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan diskusi publik yang diharapkan menjaring masukan publik terkait dengan permasalahan dalam implementasi RANHAM, serta menempatkan kembali RANHAM sebagai agenda penting dalam proses pembangunan HAM di Indonesia.(sa)

Sumber: Ditjen. HAM

Kabar Sekretariat, Uncategorized

Finalisasi Aksi HAM 2018-2019 Ditjen HAM adakan Rakor dengan Setber RANHAM.

24 Januari 2018 | Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengadakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Aksi HAM tahun 2017 dan Finalisasi penyiapan Aksi HAM Tahun 2018-2019. Bertempat di Aula ruang rapat Park Line Hotel Rabu,24/1/2018.

Pada acara tersebut, Direktur Jenderal HAM (Dirjen HAM) Mualimin Abdi membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus membuka acara tersebut. Dalam sambutannya Dirjen HAM mengatakan bahwa Menkumham mengapresiasi terhadap upaya tim pelaksana Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM dalam rangka merevisi dan menyempurnakan Perpres 75/2015. Masuknya Kemenlu sebagai salah satu anggota setber Ranham akan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan kinerja Setber RANHAM. Selain itu Aksi HAM 2018-2019 akan seligus dimuat dalam revisi Perpres hingga tidak perlu lagi direpotkan untuk menyusun Aksi HAM setiap tahunnya.

Menurut Dirjen HAM, Menkumham juga mengapresiasi kepada semua kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan dan mengupayakan untuk memenuhi target Aksi HAM 2017 sebagaimana yang telah disepakati. “Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pelaksanaan, merupakan capaian tersendiri yang perlu dihargai”, Tambahnya

Lebih lanjut Ditjen HAM mengatakan bahwa rapor merah yang mengindikasikan belum dapat tercapainya target tertentu tidak perlu ditakutkan, melainkan justru dapat digunakan sebagai pemicu agar diwaktu yang akan datang posisi tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sedangkan bagi yang mendapat rapor hijau seyogyanya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memenuhi HAM masyarakat.

Sebagai ketua Satber RANHAM, Menkumham berharap agar revisi Perpres 75/2015 dapat segera diproses dan di tahun 2018 pelaporan sudah akan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perpres tersebut. Menkumham juga berharap dukungan dari semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditahun-tahun mendatang dapat lebih intensif dan efektif agar dapat terlaksana dengan maksimal.

Agenda Aksi HAM 2018-2019 yang merupakan bagian dari implementasi RANHAM 2015-2019 bukan merupakan rencana aksi kemenkumham semata, melainkan merupakan rencana aksi nasional yang menjadib tanggung jawab kolektif dari sebuah bangsa yang besar.

Selesai dibuka, acara dilanjutkan dengan Diskusi oleh para peserta. Hadir pada acara tersebut Perwakilan dari Kementerian terkait, Bappenas, Pimpinan FNS, dan Anggota pelaksana Setber RANHAM. (Komar, Asep).

Sumber: Kemenkumham

Kabar Daerah, Uncategorized

Sosialisasi RANHAM dan KKP HAM di Kabupaten Mimika

keg-kanwil-papua-3-595x330.png23 August 2018 | Mimika, ham.go.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian Hukum Setda Mimika berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia dengan fokus utama pada RANHAM & KKP HAM bertempat di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (21/8).

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika didampingi Muspida dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM dan Kepala Sub bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 58 Organisasi Perangkat Daerah (ODP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, Sekda dan Distrik.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM, Suhardiyatno juga bertindak selaku narasumber yang memberikan pengantar mengenai mekanisme penilaian RANHAM dan KKP HAM. Sementara itu, Kepala Sub bid Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM menyampaikan materi terkait Nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan komunikasi masyarakat.

Selain pemaparan materi, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman para peserta sosialisasi RANHAM dan Kriteria KKP HAM khususnya terkait dengan program aksi daerah, para peserta diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab yang berjalan dengan baik dan disambut antusias oleh para peserta.

Sumber: Ditjen. HAM

Kabar RANHAM, Kabar Sekretariat

Rapat Koordinasi Implementasi Aksi HAM Daerah 2017 & Kabupaten/Kota Peduli HAM

img_5293.jpg

Jakarta, 16 Oktober 2017 | Pada tanggal 16 Oktober 2017, Ditjen HAM kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Koordinasi  Implementasi Aksi HAM 2017 dan Kabupaten/Kota Peduli Ham di Hotel Park Lane Jakarta. Rapat ini terselenggara sebagai bentuk kerjasama Friedrich Naumann Stiftung Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM.  Sebagai NGO Jerman yang mendukung program pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan diadakannya Rapat Kordinasi tersebut FNF berharap bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pergerakan implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

 

Rapat dibuka dengan sambutan dari Bapak Mualimin Abdi, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM dan Bapak Moritz Kleine-Brockhoff, Direktur FNF Indonesia. Dalam sambutan Bapak Dirjen, beliau menegaskan bahwa program Aksi HAM merupakan program yang diamanatakan langsung oleh Presiden dan telah diatur dalam Undang-Undang. Beliau menekankan kepada seluruh peserta agar program Aksi HAM dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab yang penuh. Jangan sampai program ini dilalaikan, karena selain sebagai amanat Presiden, program Aksi HAM jika bisa terlaksana dengan baik tentunya akan membawa dampak positif bagi pemenuhan HAM di negara kita. Bapak Dirjen juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada FNF Indonesia, yang sebelumnya telah mendukung terlaksananya Rapat Koordinasi di 10 provinsi. Sementara itu, Bapak Moritz Kleine-Brockhoff dalam sambutannya menyampaikan rasa senang atas kerjasama yang telah terjalin antara FNF Indonesia dengan kementerian Hukum dan HAM. Beliau berharap kerjasama ini akan terus berlanjut, dan mampu memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam Program Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

 

Rapat Koordinasi dihadiri oleh 110 peserta Perwakilan  dari 23 Pemerintah Daerah dan 22 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.  Narusmber  yang hadir adalah perwakilan dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen HAM. Hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah Aksi HAM Daerah Tahun 2018-2019 dan 4 (empat) sasaran utama, Rekomendasi UPR (Universal Periodic Review) dalam rancangan Aksi HAM 2018-2019 dan Aksi HAM 2018-2019 serta Implementasi Permenkumham no. 34/2016 tentang kriteria kab/kota peduli ham. Rapat juga memuat diskusi mengenai  teknis pelaporan Aksi HAM b09 dan KKP HAM, yang pada praktiknya ternyata masih ditemukan banyak sekali kendala dalam proses perolehan data dukung, teknis pelaporan, termasuk beberapa indikator yang pemahamannya masih dinilai ambigu. Harapannya, dengan dilaksanakan rapat koordinasi segala bentuk permasalahan dan kendala bisa didiskusikan bersama dan menemukan kesepakatan untuk kelancaran Program Aksi HAM kedepannya.

Sumber: FNS