Laporan

Laporan Prioritas Aksi HAM 2017

PENGANTAR

Pada tahun 2017 telah ditetapkan 9 (sembilan) tema Prioritas yang akan menjadi fokus dalam penjabaran berbagai Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan dipantau tingkat pemenuhan/pencapaiannya. Prioritas tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan dan situasi HAM pada saat Rencana Aksi HAM 2017 disusun. 9 (sembilan) Prioritas dimaksud adalah: Akses Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pembangunan di Daerah [KAT (Komunitas Adat Terpencil), Desa], Lingkungan Hidup, Sistem Peradilan Pidana Anak/Kepastian Hukum, Penyandang Disabilitas, Kedaulatan Pangan, dan Pencegahan Intoleransi.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan Aksi HAM 2017 menunjukkan kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2017. Meskipun demikian, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan pelindungan HAM.

Sebagian besar Aksi HAM telah mencapai target yang ditetapkan dan sejumlah program hak asasi manusia di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berhasil menjawab permasalahan HAM yang diidentifikasi di awal (penyusunan) Aksi 2017.

CAPAIAN AKSI PRIORITAS 2017

Sejumlah capaian Aksi Prioritas 2017 yang dapat dikemukakan di dalam laporan singkat ini, di antaranya adalah:

AKSES PENDIDIKAN

Peningkatan akses pendidikan dalam Aksi HAM 2017 difokuskan pada perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan, di antaranya adalah bagi warga masyarakat untuk pendidikan melalui paket kesetaraan, pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas (pendidikan inklusif), dan pendidikan bagi anak-anak TKI yang ada di luar negeri.

Capaian

  1. Melalui Aksi Prioritas pemenuhan jaminan hak pendidikan untuk paket A, B, dan C, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mampu meningkatkan akses pendidikan non-formal bagi masyarakat yang putus sekolah atau belum berkesempatan mengakses pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menyempurnakan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar dan menyusun Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sekaligus menyosialisasikannya.
  • Penetapan penerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Kesetaraan Dasar 2. Tersalurkannya BOP Kesetaraan Dasar: 100 %
  • Penetapan penerima BOP Kesetaraan Dasar dan Menengah 2. Tersalurkan BOP Kesetaraan Dasar dan Menengah: 100 %
  • Laporan penyaluran BOP Kesetaraan Dasar dan Menengah: 100 %
  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil memenuhi hak pendidikan kelompok disabilitas melalui program bantuan pendidikan inklusif, bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi. Capaian ini ditandai dengan telah tersusunnya Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Inklusif sebagai acuan pelaksanaan bantuan, terlaksananya sosialisasi, serta tersalurkannya bantuan pendidikan inklusif kepada 30 Ketua Pokja Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.[1]

Kendala

  1. Belum memadainya guru pendamping kelas untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi penyandang disabilitas.
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana belajar dan mengajar yang belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi berbagai ragam disabilitas
  3. Rendahnya kesadaran orang tua untuk mengirimkan anak penyandang disabilitas untuk bersekolah serta penerimaan masyarakat yang cenderung negatif terhadap keberadaan siswa penyandang disabilitas

Rekomendasi

  1. Perlu diselenggarakannya pelatihan guru pendamping kelas bagi murid penyandang disabilitas
  2. Perlu disediakannya sarana dan prasarana belajar dan mengajar yang dapat diakses berbagai ragam disabilitas
  3. Perlu ditingkatkannya kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah umum dan sekolah khusus

3

PELAYANAN KESEHATAN

Prioritas Aksi HAM 2017 di bidang hak atas kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang berfokus pada dua target capaian. Pertama, peningkatan cakupan ASI eksklusif dalam upaya penurunan angka stunting. Aksi yang dilakukan adalah menghimpun data cakupan bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, secara bertahap mulai dari 4 Provinsi pada B-04 hingga 11 Provinsi pada B12. Yang kedua, terlaksananya kegiatan penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung di 20 Provinsi dan di 20% Puskesmas di 180 Kabupaten/ Kota. Hal ini dilakukan dengan menginventarisir daftar Kabupaten/Kota yang memiliki 20% Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, secara bertahap mulai dari Januari hingga Desember.

Capaian

  1. Adanya peningkatan cakupan ASI eksklusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (stunting). Pemerintah – Kementerian Kesehatan – telah berhasil meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia menjadi 60,1 persen pada tahun 2017 dibandingkan sebelumnya hanya 41,8 persen pada tahun 2016. Meskipun, sejumlah daerah masih berada pada angka yang cukup rendah, seperti Papua yang hanya mencapai 15.2 persen dan Maluku mencapai 21,4 persen.[2]
  2. Dari target jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa pada B09 sebanyak 180 Kabupaten/Kota, capaiannya sudah melebihi target yakni 187 Kabupaten/Kota. Adapun kriteria Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa memiliki antara lain: 1) memiliki tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa (minimal pernah mengikuti 30 jam pelatihan); 2) melaksanakan upaya promotif dan preventif; 3) melaksanakan deteksi dini dan pengelolaan rujukan.

Sementara untuk Provinsi yang memiliki program ‘Bebas Pasung’ dari target 20 Provinsi hanya 17 Provinsi yang dapat mencapai target yang ditetapkan pada B12. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi adalah: 1) adanya kebijakan terkait ‘Bebas Pasung’ dalam bentuk Perda; 2) adanya Tim Lintas Sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam penanganan ODGJ yang dipasung,.

Kendala

  1. Masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI.
  2. Ada 3 (tiga) Provinsi yang belum mencapai target bebas pasung.

Rekomendasi

  1. Mendorong program ‘Intervensi Gizi Terintergrasi’.
  2. Pemerintah Daerah diharapkan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di setiap Kabupaten/ Kota dan perlu mengalokasikan anggaran dalam penanganan kasus ODGJ berat.
  3. Mendorong kepemilikan BPJS Kesehatan.

KETENAGAKERJAAN

Aksi HAM terkait dengan Ketenagakerjaan 2017 difokuskan pada pemenuhan dan pelindungan hak Pekerja Migran Indonesia. Aksi ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan sasaran peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, bersama dengan instansi terkait dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian

Selama tahun 2017, keberhasilan pelaksanaan Aksi terlihat dari:

  1. Adanya peningkatan keterampilan (upgrading skill) terhadap 943 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI/TKI) di pusat dan daerah dari TKI informal menjadi TKI formal.[3]
  2. Keberhasilan BNP2TKI dan instansi terkait untuk mencegah terjadinya migrasi 590 orang CTKI/TKI yang tidak berdokumen atau non-prosedural ke luar negeri, dengan melakukan pengawasan serta penelitian dan pemeriksaan terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan lembaga sarana pendukung penempatan (Balai Latihan Kerja/BLK, Sarana Kesehatan/Sarkes, dll.), di 7 lokasi dan melakukan penanganan kasus, penindakan, dan pemulangan TKI di 7 lokasi lainnya.[4]
  3. Adanya pengamanan dalam proses keberangkatan dan kepulangan CTKI/TKI di 17 lokasi (87% target tercapai), dengan target yang berlum tercapai di 2 lokasi, yaitu Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara.
  4. Terlaksananya pengawasan terhadap lembaga pelaksana penempatan keberangkatan dan kepulangan CTKI/TKI di 19 lokasi dengan mengunjungi 411 PPTKIS di 19 wilayah tersebut, termasuk respond terhadap 37 laporan informasi PPTKIS bermasalah yang diterima oleh BNP2TKI di Jabodetabek.[5]

Kendala

  1. Masih banyaknya kasus penempatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural
  2. Pemerintah di beberapa negara tujuan tidak lagi memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia.

Rekomendasi

  1. Perlunya melakukan pencegahan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural;
  2. Mendorong implementasi dan penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  3. Mendorong kerja sama bilateral dengan negara penerima untuk lebih menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

 

PEMBANGUNAN DI DAERAH (KAT dan DESA)

Aksi HAM dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dan desa difokuskan pada peningkatan ekonomi desa melalui usaha ekonomi desa di 1.200 desa di Indonesia. Aksi ini dilakukan dengan penyebarluasan informasi tentang program “desa berani aktif” ke sejumlah daerah/desa yang menjadi target program selanjutnya. Kemudian, Aksi dilanjutkan dengan Pelatihan dan pendampingan yang difokuskan pada pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta terakhir dilakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan berbagai pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha BUMDesa.

Capaian

Dari data dukung yang disampaikan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan sejumlah program sosialisasi BUMDesa ke beberapa wilayah, di antaranya Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Pati (Jawa Tengah), dan Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat).

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Aksi ini berhasil mengembangkan BUMDesa di sejumlah wilayah, seperti di Pandeglang (Banten) yang menyasar 4 desa, yaitu: Desa Sukasari Kecamatan Pulosari, Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Desa Muruy Kecamatan Menes, Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk; Indramayu (Jawa Barat) yang menyasar 9 desa, yaitu: Desa Singaraja, Desa Balongan, Desa Pabean Ilir, Desa Kedokan Gabus, Langut, Desa Ilir, Desa Tenajar Lor, Desa Anjatan Utara, Desa Lelea; Kabupaten Subang (Jawa Barat) menyasar 4 desa meliputi: Desa Siluman, Desa Ciluruk, Desa Tanjungsiang, dan Desa Cinangsi.

Selanjutnya, sebagai upaya lanjutan dari program tersebut, telah tersedia setidaknya sejumlah desa yang telah diidentifikasi dan diverifikasi sebagai sasaran bantuan permodalan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Kendala

Meskipun pelaporan yang disampaikan melalui sistem online telah memenuhi kebutuhan pencapaian ukuran keberhasilan, data dukung yang disampaikan masih belum maksimal dan belum mencakup data pencapaian jumlah desa yang menjadi sasaran tahunan Kementerian Desa untuk pengembangan ekonomi desa tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi dan menentukan jumlah desa yang telah memiliki BUMDesa sebagai pencapaian target pelaksanaan Aksi. Oleh karenanya, Aksi HAM 2017 yang menargetkan 1.200 desa sebagai sasaran, pada akhirnya belum bisa diidentifikasi secara baik sejauh mana pencapaiannya. Selain itu, perlu pula melihat lebih jauh seberapa besar dampak BUMDesa tersebut pada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut sebagai perwujudan dari aksi pembangunan desa yang selama ini dianggap tertinggal.

Rekomendasi

  1. Perlu menegaskan kembali ukuran keberhasilan pada data dukung untuk lebih mengetahui cakupan Aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pembangunan masyarakat di pedesaan, termasuk baseline jumlah keseluruhan desa yang telah membangun BUMDesa.
  2. Perlunya melakukan evaluasi yang berbasis pada dampak program/aksi untuk mengukur manfaat atau dampak Aksi yang telah dilaksanakan pada masyarakat yang paling rentan di pedesaan.
  3. Meningkatkan jumlah Desa sasaran yang membentuk BUMDesa.

4.png

LINGKUNGAN HIDUP

Aksi HAM terkait dengan lingkungan hidup difokuskan hanya pada satu Aksi – yang ditangani oleh Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan didukung oleh (bekerja sama dengan) instansi terkait[6] – yakni koordinasi penyelesaian kasus Tumpahan Minyak di Laut Timor NTT (Tragedi Montara) pada tahun 2009. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan penuntutan terkait kasus ini untuk memulihkan hak masyarakat di NTT yang terlanggar atas peristiwa tersebut. Aksi ini dirumuskan sebagai tindak lanjut dari sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 2009. Dengan berbagai proses yang telah dijalankan, pada Agustus 2017 telah dilaksanakan sidang perdana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Pemerintah Indonesia dan Tergugat I, II, dan III.

Capaian

Keempat target capaian Aksi HAM yang diupayakan oleh Kemenko Maritim mulai dari penyusunan draft berkas penuntutan hingga penguatan proses hukum seluruhnya terpenuhi. Pada 20 Desember 2017, diadakan Sidang Perdana Mediasi yang hanya dihadiri oleh Tergugat III[7] yang kemudian dilanjutkan pada sidang mediasi berikutnya tanggal 16 Januari 2018. Terdapat 20 Tim Ahli yang dilibatkan bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT.

Kendala

Dari kunjungan peninjauan lapangan terakhir diketahui tantangan dalam pengajuan gugatan adalah lamanya analisis sampel yang membutuhkan waktu 14 hari kerja sehingga yang dimasukkan Tim Ahli dalam draft adalah angka perkiraan. Dengan demikian, yang menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus adalah belum adanya hasil analisis sampel yang akurat.

Rekomendasi

Sesuai dengan arah kebijakan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018, Kemenko Maritim akan mengadakan program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman. Setelah tragedi Montara, didapati lagi kasus tumpahan minyak di perairan Johor, Malaysia, yang diduga mencemari perairan Nongsa, Batam.

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa, baik oleh kapal tanker ataupun kilang minyak lepas pantai, di kemudian hari, agar pemrosesan kasus tidak berlangsung cukup lama, perlu dibuatkan sebuah SOP Penanganan Minyak Tumpah, mulai dari kerangka analisis, alat uji tumpahan yang digunakan, pengajuan gugatan hukum serta mekanisme ganti rugi.

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK/KEPASTIAN HUKUM

Salah satu sasaran pembangunan di bidang hukum sebagaimana tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warganya. Mengingat luasnya lingkup hak atas keadilan, sasaran yang akan dicapai dalam Aksi HAM 2017 terkait dengan prioritas mengenai kepastian hukum difokuskan pada capaian pelaksanaan Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA), yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjamin tersedianya pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (restorative justice). Oleh karenanya, salah satu fokus Aksi HAM Tahun 2017 adalah peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan tindak pelanggaran hak asasi anak, dan sekaligus melindungi dan memenuhi hak asasi anak yang sedang mengalami proses hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Aksi HAM Tahun 2017 diamanatkan beberapa aksi terkait peningkatan SPPA yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Aksi HAM Tahun 2017 terkait peningkatan SPPA meliputi :1) Peningkatan penyelesaian masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi pada tahap pemeriksaan peradilan; 2) Penanganan ABH melalui strategi penguatan mekanisme APH; 3) Peningkatan ketersediaan ruang penanganan ABH di tahap penyelidikan dan penyidikan; 4) Peningkatan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai penunjang SPPA; 5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ruang sidang anak di peradilan; 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS); dan 7) Penyusunan pedoman pencegahan, pembinaan dan pendampingan anak korban dan pelaku pornografi.

Capaian

Adapun, capaian pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2017 terkait SPPA mencakup:

  1. Terjadinya peningkatan penyelesaian kasus-kasus ABH melalui diversi pada tahap pemeriksaan peradilan oleh Sekretariat Mahkamah Agung dan instansi terkait sebesar 82,53% pada Desember 2017 dari target 8% di dalam Rencana Aksi. Hal ini berarti, hanya 3 kasus dari 244 kasus ABH yang gagal menempuh jalur diversi pada saat proses pelaksanaan diversi oleh Mahkamah Agung.[8] Sementara itu, berdasarkan data Kejaksaan Agung, jumlah perkara anak yang berhasil di-diversi sebanyak 364 perkara. Namun yang telah mendapatkan penetapan hakim atas kesepakatan diversi baru sejumlah 307 perkara.
  2. Telah tersedianya rekapitulasi data perkara ABH pada tahap penuntutan di 31 Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai upaya penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan ABH oleh Kejaksaan Republik Indonesia, bersama instansi terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data tersebut mencakup jumlah perkara, jumlah diversi, jumlah SP3, jumlah penuntutan, proses persidangan, perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, jumlah eksekusi dan jumlah upaya hukum. Jumlah perkara anak yang berhasil di diversi di 31 Kejaksaan Tinggi adalah sebanyak 364 perkara, sedangkan jumlah penetapan hakim atas kesepakatan diversi sebanyak 307 perkara.
  3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di ruang sidang anak di tingkat peradilan oleh Sekretariat Mahkamah Agung. Sampai dengan Desember 2017 telah tersedia 352 satuan kerja yang menyediakan ruang sidang anak dari target semula hanya 160 satuan kerja. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan laporan satuan kerja pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.  Sedangkan di Kejaksaan RI, penyediaan ruang diversi baru akan dilaksanakan pada tahun 2018 di 145 satuan kerja kejaksaan yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia.[9]
  4. Telah dilaksanakannya sejumlah upaya penyediaan ruang penanganan khusus (RPK) anak berhadapan dengan hukum (ABH) di unit PPA pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia yang ditegaskan melalui kebijakan internal Kepolisian yang diteruskan ke seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, pada Desember 2017 Polri telah menyelesaikan Rencana Kebutuhan Anggaran RPK untuk tiga wilayah, yaitu: Polda Metrojaya, Polda Jawa Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.
  5. Tersedianya LPKA baru dan pejabat struktural pemangkunya di 33 Provinsi sebagai penunjang SPPA yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait. Sebanyak 18 LPKA memiliki bangunan induk dan 15 LPKA lainnya masih menyatu dengan satuan kerja induk (Lapas) yang ada di Provinsi tersebut.
  6. Telah tersedianya sarana ruang tunggu anak, teleconference, SPPA sesuai dengan standar pelayanan publik pada 134 satuan kerja pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
  7. Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia LPKA, LPAS, dan BAPAS di 19 Provinsi yang dilakukan oleh KPPPA bersama instansi terkait Kementerian Hukum dan HAM. Program peningkatan kapasitas SDM LPKA, LPAS dan BAPAS dilaksanakan dengan memberikan materi terkait UU SPPA, Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait implementasi UU SPPA, Diversi, Keadilan Restoratif, Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, Pedoman Perlakuan Anak di LPKA dan Pedoman Perlakuan Anak di LPAS.
  8. Tersusunnya Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama instansi terkait. Uji coba pelaksanaan pedoman standar penyediaan layanan bagi anak korban dan pelaku pornografi juga telah dilaksanakan di Yogyakarta dan Samarinda. Uji coba tersebut melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Sosial, P2TP2A, Kepolisian setempat, KPAI, masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan rumah sakit setempat.

Kendala 

Berdasarkan RKP 2017, arah kebijakan nasional terkait SPPA diarahkan untuk mencapai sasaran: (1) Optimalisasi upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada setiap tahapan penanganan perkara, (2) SDM aparat penegak hukum yang kompeten dan penanganan ABH (3) Saranadan prasarana yang memadai untuk implementasi keadilan restoratif bagi ABH. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Aksi HAM 2017 terkait SPPA, ditemukan beberapa kendala/permasalahan dalam pelaksanaannya yang meliputi :

  1. Belum optimalnya penyelesaian kasus ABH melalui proses diversi yang disebabkan oleh belum memadainya sumber daya dan belum ada layanan komprehensif (hingga reintegrasi) yang terpadu di seluruh wilayah.
  2. Belum memadainya kampanye SPPA kepada masyarakat, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan.
  3. Belum selesainya peraturan pelaksanaan dari UU SPPA
  4. Minimnya kapasitas petugas LPKA, LPAS dan BAPAS yang menangani anak.

Rekomendasi

  1. Perlunya meningkatkan sumber daya dan layanan komprehensif (hingga reintegrasi) yang terpadu untuk memaksimalkan jumlah penyelesaian kasus ABH melalui proses diversi.
  2. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan kampanye SPPA kepada masyarakat, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan.
  3. Perlunya mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan UU SPPA
  4. Peningkatan kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum, Petugas LPKA, LPAS, dan BAPAS

PENYANDANG DISABILITAS

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas menjadi Aksi HAM 2017 yang diarahkan pada sejumlah Aksi, yaitu tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; pengobatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung; dan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas di 180 kabupaten/kota.

Capaian

Dari pelaksanaan Aksi 2017, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, di antaranya adalah:

  1. Telah terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas pada November 2017. Kartu ini merupakan kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kartu ini akan meningkatkan pemenuhan dan pelindungan kelompok disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas yang dialami.
  2. Terdapat 17 Provinsi yang telah memiliki kebijakan lokal untuk penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 15 Provinsi. Kebijakan daerah ini terkait dengan adanya peraturan daerah yang menegaskan program “Bebas Pasung” dan adanya Tim Lintas Sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.[10]
  3. Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas yang berada di 187 kabupaten/kota, melebihi target yang ditetapkan Aksi HAM 2017 hanya di 180 kabupaten/kota. Pelayanan ini terkait dengan adanya tenaga medis yang terlatih untuk menangani kasus kesehatan jiwa minimal dengan 30 jam pelatihan, adanya upaya promosi yang dilakukan oleh Puskemas sebagai upaya preventif, serta adanya deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal, rujukan, serta pengelolaan rujukan.[11]

Kendala

  1. Masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penyandang disabilitas, termasuk penanganan ODGJ.
  2. Keterbatasan aksesibilitas pelayanan dan ruang publik.
  3. Belum selesainya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Rekomendasi

  1. Pentingnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penyandang disabilitas, termasuk penanganan ODGJ.
  2. Perlu meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan ruang publik.
  3. Perlu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan pangan merupakan Aksi HAM 2017 sebagai upaya untuk menjamin hak atas pangan setiap orang. Aksi ini diarahkan dengan dua Aksi yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan; dan 2) optimalisasi pembangunan Desa Benih.

Capaian

Untuk peningkatan ketahanan pangan, Aksi HAM 2017 memfokuskan pada penyediaan sistem distribusi, stabilitas pasokan dan harga pangan bagi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/PUPM (Gapoktan). Hal ini telah terealisasi terhadap 154 kelompok tani Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.[12]

Selain itu, peningkatan hak atas pangan juga dilakukan melalui Aksi Optimalisasi Pembangunan Desa Mandiri Benih, dengan capaian: adanya Pedoman Pelaksanaan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran (DMBTA) 2017 dan terlaksananya kegiatan bantuan sarana produksi benih,  sarana/ peralatan pengolahan dan pengemasan, gudang dan lantai jemur serta kegiatan pelatihan DMB TA 2017 di 32 Provinsi.[13]

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sampai pada memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan gizi (nutritionally adequate) dan aman (secure). Hal ini sejalan dengan 4 elemen kunci dalam pemenuhan hak atas pangan menurut Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB meliputi ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), kecukupan (adequacy), dan keberlanjutan (sustainability). Sepanjang 2017, terdapat berbagai capaian Indonesia terkait kedaulatan pangan dan hak atas pangan antara lain: pengendalian harga komoditi khususnya pada bulan Ramadhan 2017 dan perbaikan irigasi untuk menunjang produksi pangan/padi sebanyak 90% dari 7.14 juta hektar area irigasi.[14]

Kendala

Sasaran terkait reformasi agraria dengan legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah kepada masyarakat, serta optimalisasi lahan sebagai bagian dari penguatan masyarakat adat.[15]

Rekomendasi

Percepatan pencapaian target reformasi agraria melalui legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah, serta optimalisasi lahan.

PENCEGAHAN INTOLERANSI

Aksi HAM lainnya yang menjadi fokus tahun 2017 adalah terkait dengan peningkatan toleransi dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Aksi HAM 2017 difokuskan pada: Pencegahan dan Penanganan Konflik antar umat baragama dan Optimalisasi Forum Kerukunan Umat Beragarama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media.

Capaian

Pelaksanaan Aksi HAM 2017 dalam hak beragama dan toleransi lebih ditekankan pada pelaksanaan kegiatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah terkait dialog lintas agama, pelaksanaan dialog antarumat beragama di kabupaten/kota, serta di tingkat kecamatan.

Selain itu, sebagai upaya memperkuat jaminan hak beragama bagi setiap orang dan kerukunan, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memberikan bantuan operasional kepada 13 FKUB di tingkat Provinsi dan 40 bantuan operasional FKUB di tingkat Kabupaten/Kota, serta 5 kampanye kerukunan melalui media.

Kendala

Intoleransi masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, terutama memasuki tahun politik 2018-2019. Berbagai pemerhati HAM melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan tren tindak intoleransi di Indonesia, terutama paska Pilkada Jakarta.

Rekomendasi

Perlu terus meningkatan semangat toleransi dan pembinaan ideologi Pancasila

REKOMENDASI PELAKSANAAN RANHAM

Untuk meningkatkan efektifitas dan kedayagunaan RANHAM bagi pembangunan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia, sejumlah rekomendasi berikut ini perlu dilakukan dalam pelaksanaan RANHAM ke depan, yaitu:

  1. Melibatkan semua pemangku kewajiban dan semua pihak terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan RANHAM (Aksi HAM 2018 – 2019) untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap RANHAM itu sendiri.
  2. Bekerjasama dan melibatkan lembaga negara yang tidak termasuk dalam Aksi HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan lembaga terkait dalam proses pelaksanaan atau pelaporan RANHAM sebagai institusi independen yang memang memiliki kewenangan di bidang HAM.
  3. Meningkatkan kapasitas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan RANHAM dan institusi yang terkait dalam hal perumusan Aksi-aksi prioritas, pelaksanaan, dan pelaporan RANHAM.
  4. Perlu memaksimalkan sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi RANHAM yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat sipil dan kelompok rentan atau marjinal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
  5. Perlunya membangun sistem pendataan dan dokumentasi yang memuat informasi dan data baseline sebagai titik tolak keberhasilan Aksi yang dilaksanakan dan capaian yang ditarget.

      [SELESAI]

[1] Data terkait merujuk pada Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus No. 1860/D2.2/KP/2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Inklusif Direktur Pembinaan PK dan LK Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan RI.

[2] Data dukung: Data Cakupan Bayi Usia 0 – 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Kementerian Kesehatan

[3] Realisasi target berkurang dari yang telah ditetapkan disebabkan perubahan DIPA instansi penanggung jawab pada Agustus 2017.

[4] Yaitu Sulawesi Selatan, Medan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Kaltim (Nunukan), dan Kalsel. Data dukung disampaikan melalui skema online sebagai Hasil Kegiatan Ditpamwas s/d Bulan Desember 2017.

[5] Data dukung: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pengawasan Keberangkatan dan Kepulangan CTKI/TKI serta Pengawasan terhadap Lembaga Sarana Pendukung Penempatan CTKI/TKI di Wilayah Provinsi Banten dan Sekitarnya, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

[6] Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan RI, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

[7] Data dukung: Laporan Hasil Evaluasi Koordinasi Penyusunan Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009 di Laut Timor (NTT) dikeluarkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

[8]Data dukung: Statistik Perkara Pidana Anak 2017 per 20 Desember 2017.

[9] Penyediaan ruang diversi di 145 satker kejaksaan meliputi wilayah :Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Kepulauan Riau.

[10] Aksi HAM 2017 menargetkan 20 Provinsi dari 15 Provinsi pada 2016.

[11] Data dukung: Rekapitulasi data kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.

[12] Data dukung: Draft Laporan Akhir PUPM 2017 oleh Kementerian Pertanian.

[13] Data dukung: Laporan Pelaksanaan Desa Mandiri Benih 2017 oleh Kementerian Pertanian RI.

[14] Laporan 3 Tahun Kinerja Jokowi-JK Bagian II: Pengentasan Kemiskinan dan Kebijakan Afirmatif

[15] Sumber: Pusdatin ATR/BPN, 5 Januari 2018. Dari 9 Juta ha luas tanah yang ditargetkan untuk reformasi agraria, baru 2.105. 059 yang sudah didistribusikan.

[16] Hasil kajian yang dilakukan oleh Balitbang HAM, Kemenhukham, terhadap pelaksanaan RANHAM 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s