Laporan

Laporan Prioritas Aksi HAM 2017

PENGANTAR

Pada tahun 2017 telah ditetapkan 9 (sembilan) tema Prioritas yang akan menjadi fokus dalam penjabaran berbagai Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan dipantau tingkat pemenuhan/pencapaiannya. Prioritas tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan dan situasi HAM pada saat Rencana Aksi HAM 2017 disusun. 9 (sembilan) Prioritas dimaksud adalah: Akses Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pembangunan di Daerah [KAT (Komunitas Adat Terpencil), Desa], Lingkungan Hidup, Sistem Peradilan Pidana Anak/Kepastian Hukum, Penyandang Disabilitas, Kedaulatan Pangan, dan Pencegahan Intoleransi.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan Aksi HAM 2017 menunjukkan kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2017. Meskipun demikian, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan pelindungan HAM.

Sebagian besar Aksi HAM telah mencapai target yang ditetapkan dan sejumlah program hak asasi manusia di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berhasil menjawab permasalahan HAM yang diidentifikasi di awal (penyusunan) Aksi 2017.

Continue reading “Laporan Prioritas Aksi HAM 2017”

Tentang RANHAM

Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019

ranhamSebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia telah melakukan reformasi dan menyusun sejumlah kebijakan strategis untuk menjalankan kewajiban tersebut, baik di tataran substansi maupun di tataran struktural. Hal ini ditandai dengan perubahan terhadap Konstitusi Indonesia yang di dalamnya memasukkan prinsip hak asasi manusia secara utuh dan komprehensif di dalam Pasal 28.

Penguatan norma HAM juga dilakukan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya dilakukan melalui perumusan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta sejumlah peraturan lain setingkat undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Komitmen Indonesia terhadap HAM juga nampak dari sejumlah proses ratifikasi Konvensi Internasional, seperti ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 dan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hanya satu konvensi, yaitu Konvensi Internasional Penghilangan Paksa yang saat ini masih dalam proses perencanaan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dari 9 konvensi inti hak asasi manusia internasional.

Continue reading “Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019”

Berita

Joko Widodo Tandatangani Perpres Revisi Rencana Aksi HAM 2015-2019

Tirto.id | Oleh: Yulaika Ramadhani – 17 April 2018

Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM

 

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Berdasarkan siaran laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/4/2018), Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Continue reading “Joko Widodo Tandatangani Perpres Revisi Rencana Aksi HAM 2015-2019”

evaluasi ranham

Catatan Evaluasi RANHAM 2004 – 2009

Dalam rangka mengevaluasi kepatuhan (comply) Pemerintah Indonesia dalam menjalankan United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) yang telah diratifikasi dengan UU No 5 1998, Kemitraan merasa peranrlu mengadakan kajian ini karena alasan-alasan berikut: (i) Secara hukum Indonesia wajib menjalankan UNCAT karena telah mengikatkan diri pada Konvensi tersebut sejak tahun 1998, sehingga semua pasal-pasal UNCAT (kecuali pasal 20 karena Indonesia mengecualikan diri) bersifat wajib atau legally binding untuk melaksanakannya. (ii) Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan UNCAT dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional sehingga perlu dicermati secara khusus. (iii) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 dan RANHAM 2004-2009 dirasa masih memiliki kekosongan substansi dan pelaksanaannya belum konsisten dengan apa yang dituangkan dalam ke dua RANHAM tersebut.

Continue reading “Catatan Evaluasi RANHAM 2004 – 2009”

Hukum dan Instrumen

Daftar Rencana Aksi HAM di Seluruh Dunia

Australia*


National Action Plan on Human Rights (1996, 1997 Update) [English]
National Action Plan on Human Rights (2004) [English]
National Action Plan on Human Rights (2012 – no longer current[English]


Azerbaijan


National Program for Action to Raise Effectiveness of the Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Azerbaijan (2011) [English]

Continue reading “Daftar Rencana Aksi HAM di Seluruh Dunia”

Regulasi

Kerangka Hukum RANHAM

Berikut ini adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dibentuk sejak 1999:

  1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1999 – 2003
  2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014
  3. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (PERPRES 75/2015)

Lampiran I PERPRES_NO_75_2015

LAMPIRAN II PERPRES_NO_75_2015

REVISI PERPRES 75/2015 menjadi PERPRES Nomor 33 Tahun 2018

 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Surat Edaran Mendagri No. 180/3918/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Kab./Kota 2016

Surat Edaran Mendagri No. 180/3916/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan AKsi HAM Provinsi 2016